PADANG-Gelap gulita menyelimuti KONI Padang. Di balik gemerlapnya seremonial dan rotasi kepengurusan baru, terdapat luka menganga yang mengancam kredibilitas organisasi olahraga tertinggi di Kota Padang ini.
Empat karyawan setia KONI sejak Juli 2025, belum menerima gaji sepeser pun selama enam bulan penuh. Mereka tetap bekerja, menunaikan tugas administrasi, namun tanpa selembar rupiah upah yang masuk ke kantong mereka.” Saya sejak bulan Juli 2025 belum terima hak,” ujar salah seorang karyawan KONI yang enggan namanya disebut menjelang metting pengurus, Sabtu (29/11/2025)
Ini bukan cerita biasa. Ini adalah cerita pahit sebuah pengkhianatan yang menyayat nurani dan mengoyak rasa keadilan. Mereka dipaksa bertahan dalam diam, menyimpan luka yang menggunung, takut mengungkapkan kenyataan demi menjaga “tatanan”. Namun bisikan dan kegelisahan itu akhirnya pecah ke permukaan.
Ketua Harian KONI Padang, Syamsurizal, juga mantan wartawan yang terkenal lantang memperjuangkan kaum kecil dan bersuara tegas di ruang-ruang publik, mengaku terhenyak.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan yang telah dirampas habis-habisan! Enam bulan tanpa gaji? Ini bukan kelalaian biasa, ini adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia!” tegasnya penuh kemarahan.
Ia bahkan menyatakan, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, bukan hanya reputasi yang hancur, tapi bisa berujung pada tindakan hukum pidana dan perdata terhadap pengurus lama yang diduga mengabaikan kewajiban membayar gaji karyawan.
Syamsurizal menegaskan, jika hingga tutup tahun 2025 hak para karyawan ini tidak dibayar, pengurus baru di bawah Erianto Mahmuda tidak akan sanggup menanggung beban tersebut. “Anggaran KONI sudah masuk tahun 2026, tentu beda pos dan aturan. Ketua baru juga tak berani menggunakan dana 2026 untuk membayar tunggakan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Lebih mengejutkan lagi, sejak kepengurusan baru yang dipimpin Erianto Mahmuda harus berjuang dengan brankas kosong tanpa sepeser dana pun tersisa. Bahkan, untuk kebutuhan operasional sehari-hari hingga biaya pelantikan, pengurus baru terpaksa mengeluarkan dana pribadi. Sebuah ironi yang menyakitkan dan mencerminkan kebobrokan administrasi sebelumnya yang merusak sendi organisasi.
Sementara itu, hingga kini, laporan pertanggungjawaban pengurus lama tidak kunjung diserahkan, menimbulkan kecurigaan besar. Jika ini dibiarkan, maka yang menjadi korban bukan hanya empat karyawan malang itu, melainkan seluruh insan olahraga dan kepercayaan masyarakat yang selama ini menaruh harapan pada KONI Padang.
Waktu terus berjalan, dan tekanan publik makin memuncak. Akankah ada yang berani membuka tabir kebusukan ini dan menuntaskan keadilan? Atau semua akan ditutup rapat demi melindungi kepentingan segelintir oknum.(almadi)
