Jakarta – Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi fokus pembangunan Pemerintah setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2019 dan selanjutnya, infrastruktur yang tengah dan akan dibangun Kementerian PUPR juga diharapkan untuk didukung pengembangan SDM yang kompeten dan berkualitas, dan sebaliknya, infrastruktur dibutuhkan untuk dibangun dalam rangka pembentukan SDM yang berkualitas secara lebih merata.
Dukungan infrastruktur dalam pengembangan SDM diantaranya adalah rehabilitasi dan pembangunan sekolah, madrasah, universitas oleh Kementerian PUPR tahun 2019. Disamping itu kerjasama vokasi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi antara Kementerian PUPR dengan SMK, Politeknik dan Universitas juga menjadi prioritas.
Pembangunan infrastruktur juga memerlukan SDM yang kompeten agar dihasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam menjalankan tugasnya, seluruh insan PUPR harus memegang teguh empat budaya kerja (corporate culture) Kementerian PUPR yakni mission oriented_ dimana tidak akan berhenti sebelum pekerjaan selesai, bekerja sebagai sebuah tim (team work), professional, dan akhlakul karimah.
“Akhlakul karimah adalah dimanapun kita berada, membuat orang disekitar merasa aman, nyaman dan bermanfaat orang lain,” kata Menteri Basuki.
Pengembangan SDM Kementerian PUPR dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial. Peningkatan kemampuan manajerial dilakukan salah satunya melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM II) angkatan ke-26 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Balai Diklat Kementerian PUPR Wilayah IV Bandung, Jawa Barat.
Pelatihan dimulai tanggal 10 Agustus-6 Desember 2018, diikuti oleh 58 orang peserta yang berasal dari Kementerian PUPR dan Kementerian dan Lembaga lainnya seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan beberapa Pemerintah Daerah.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto pada saat membuka acara pelatihan tersebut memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah berhasil menyelenggarakan Diklat PIM yang kedua kalinya. “Tidak semua Kementerian dan Lembaga mendapatkan izin untuk menyelenggarakan sendiri Diklat PIM II. Pemberian izin dari LAN didasarkan pada banyak pertimbangan. Tidak semua memiliki kemampuan dan kecukupan fasilitas selenggarakan Diklat PIM II,” jelasnya, si Bandung.
Menurutnya keberhasilan ASN dalam mengikuti Diklat PIM dengan baik merupakan salah satu pertimbangan untuk mengikuti seleksi jabatan terbuka karena telah memiliki kemampuan manajerial yang cakap.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, Lolly Martina Martief dalam arahannya kepada para peserta mengatakan ASN harus memiliki 3 kompetensi yakni kompetensi teknis, manajerial, dan social culture.
“Mengikuti Diklat PIM II bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Diklat jangan hanya untuk memenuhi salah satu persayaratan menduduki jabatan, namun juga upaya mewujudkan ASN yang berkompetensi. Seperti tagline yang dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat Rakertas 2018 beberapa waktu lalu, yakni “Sigap Membangun Negeri”, maka ASN harus menanamkan sifat bekerja cepat, bekerja tepat dan berkualitas dengan didasari niat bekerja keras,” ujar Lolly.
Para peserta pelatihan PIM akan mengikuti masa pelatihan selama 4 bulan dengan sistem _On Campus_ dan _Off Campus_. Peserta dituntut untuk dapat membuat dan mengimplementasikan proyek perubahan di unit organisasi masing-masing dalam tahap leadership laboratory. Peserta akan mengelola perubahan yang sesungguhnya dibawah bimbingan setiap mentor.
Kementerian PUPR juga memiliki balai diklat painnya yang memenuhi syarat melaksanakan pelatihan PIM II seperti Balai Diklat di Medan, Jogja, dan Surabaya. “Dengan adanya beberapa balai diklat yang sudah ada, nantinya peserta pelatihan bisa tersebar di wilayah provinsi lainnya,” kata Lolly.
Melalui proyek perubahan dengan inovasi proyek perubahan dan terobosan baru dalam mendukung reformasi birokrasi. Sehingga target ASN berkelas dunia tahun 2025 terwujud. (*)
