Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, melaksanakan reses perorangan masa sidang III tahun 2025 dengan menjaring aspirasi dari ratusan tokoh masyarakat di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada Sabtu(26/7/25).
Kegiatan reses yang digelar di Rumah Makan Sederhana kawasan GOR Haji Agus Salim ini dihadiri sekitar 110 orang tokoh masyarakat. Mereka terdiri dari Ketua RT/RW, Ketua Majelis Taklim, Ketua Remaja Masjid, Forum Kajian Islam, Bundo Kanduang, Ninik Mamak, tokoh pemuda, hingga berbagai komunitas lokal.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebutuhan warga dan pembangunan lingkungan.
Perwakilan Bundo Kanduang, Vivela Vevina, menyuarakan pentingnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan kegiatan majelis taklim dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Kami menghadapi kendala honor guru dan sarana prasarana PAUD. Gedung yang kami pakai saat ini adalah bekas kantor lurah. Tidak boleh diubah tapi boleh direhab. Kami berharap dukungan dari Ketua DPRD,” ujarnya.
Ketua LPS Pasa Gadang, Nilawati Uwak, menyampaikan permintaan bantuan becak sampah untuk menunjang operasional pengangkutan sampah di lingkungannya.
“Saat ini kami hanya memiliki satu unit becak sampah. Kami butuh tambahan agar operasional bisa lebih efektif,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua RW 06 Kelurahan Pemancungan, Syahrial, mengeluhkan belum maksimalnya pengerukan sedimen Sungai Batang Arau oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Surat sudah kami kirim, tapi hingga kini pengerukan belum sampai ke wilayah kami. Kami mohon Ketua DPRD membantu mendorong BWS menjalankan program dengan lebih baik,” ungkapnya
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa kegiatan reses adalah media strategis untuk berdialog dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung.
“Kalau kemarin fokus saya lebih kepada UMKM, kali ini lebih bervariasi karena yang hadir tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang,” jelasnya.
Muhidi juga menambahkan bahwa hasil reses akan dirumuskan dan disampaikan pada awal tahun 2026 sebagai masukan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
“Saya akan sinergikan usulan ini dengan program Pemerintah Kota Padang, karena saya adalah wakil rakyat dari Dapil Kota Padang,” tegasnya.
Reses ini menunjukkan komitmen Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam mendengarkan langsung suara rakyat, terutama dari tokoh masyarakat di Kota Padang. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.(gulo)
