Bukittinggi- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan pentingnya pengembangan Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi agar tidak hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi ikon pariwisata unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta, Sabtu (28/6).
“Istana Bung Hatta jangan hanya difokuskan sebagai sumber PAD, tetapi juga harus menjadi ikon pariwisata yang kuat. Dengan begitu, keberadaannya bisa berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sekitarnya,” kata Muhidi.
Ia menekankan, sebagai bangunan cagar budaya dengan nilai sejarah tinggi, Istana Bung Hatta perlu dikembangkan secara strategis dan berkelanjutan melalui peta jalan pengelolaan yang terukur. Menurutnya, perencanaan yang matang akan memaksimalkan fungsi, daya tarik, serta kontribusi istana terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi.
“Harus ada peta pengembangan ke depan agar pengelolaan Istana Bung Hatta lebih optimal. Jika ada kebutuhan untuk pengembangan, silakan ajukan. Kami akan tindak lanjuti,” tegas Muhidi di hadapan jajaran pengelola.
Dalam kesempatan itu, Muhidi juga menegaskan komitmen DPRD Sumbar untuk mendukung upaya promosi pariwisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat sekitar istana.
“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak hanya menjadi simbol sejarah, tapi juga pusat aktivitas budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Ini akan memberi manfaat berlapis bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Kedatangan Ketua DPRD Sumbar disambut langsung oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain. Ia mengungkapkan sejumlah kendala pengelolaan yang masih dihadapi, khususnya keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana pendukung dan program kegiatan yang dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.
“Istana Bung Hatta memang cukup sering dikunjungi, terutama oleh siswa dan mahasiswa yang ingin belajar sejarah. Namun, sebagai cagar budaya, kami tidak bisa sembarangan menambah atau mengubah struktur bangunan,” jelas Zulkarnain.
Ia juga memaparkan bahwa penggunaan fasilitas Istana Bung Hatta saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk rapat dinas instansi pemerintah daerah. Sementara itu, pemanfaatan untuk kegiatan masyarakat umum, termasuk acara pernikahan atau kegiatan produktif lain, masih sangat terbatas.
“Dari target omzet yang ditetapkan, baru sekitar enam persen yang tercapai. Tahun lalu target retribusi sebesar Rp500 juta, namun realisasi hanya Rp300 juta. Efisiensi anggaran yang diberlakukan saat ini cukup berdampak terhadap tingkat hunian. Bahkan beberapa kegiatan yang sudah sempat ‘deal’ pembatalan terjadi mendadak di hari pelaksanaan,” ungkap Zulkarnain.
Ia berharap adanya dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan DPRD untuk memaksimalkan pemanfaatan Istana Bung Hatta sebagai destinasi wisata sejarah yang lebih produktif, sekaligus sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya.
Dengan pengembangan yang terarah, Istana Bung Hatta diyakini bisa menjadi magnet wisata dan pusat kegiatan budaya yang mendukung pertumbuhan PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM lokal.(gulo)
