Jakarta – Ditengah upaya sungguh-sungguh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar-wilayah untuk membuka daerah keterisolasian di Provinsi Papua, telah terjadi peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dengan panjang 278,6 km.
Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, tanggal 3 Desember 2018, bahwa peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Desember 2018 yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja dari PT. Istaka Karya. Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.
Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan beberapa hal penting pada acara jumpa pers, tanggal 4 Desember 2018 di Press Room, Kementerian PUPR, Jakarta, sebagai berikut :
1. Kami merasa terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aorak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu – Mumugu. Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT. Istaka Karya dimaksud;
2. Kami tegaskan kembali bahwa pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran”. Bapak Presiden Jokowi pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut;
3. Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua;
4. Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :
• 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp 184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan tahun 2019 ;
• 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada tahun 2019;
• Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.
5. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mulai hari ini (Selasa, 4 Desember 2018) kami akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu – Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri;
6. Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua;
7. Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH. Turut hadir Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan Direktur Utama PT. Istaka Karya Sigit Winarto. (*)
