Jakarta — Untuk mengetahui langkah-langkah ke depan perkoperasian agar membawa kemajuan bagi koperasi di Indonesia, serta semakin mengokohkan ekonomi kerakyatan, praktisi koperasi, Bakri Maulana menemui Menteri Koperasi Budi Arie.
Bakri Maulana, putra Pesisir Selatan, yang dulunya aktif menggerakkan perkoperasian di Kota Hujan Bogor membenarkan bahwa dirinya, pada, Kamis (16/1/2025) bersilaturahmi dengan Menteri Koperasi RI, Budi Arie sembari mendengarkan paparan rencana kerja pada masa transisi pemerintahan baru di era Presiden Prabowo.
Seperti diketahui Menteri Koperasi RI, Budi Arie untuk memperlancar tugas barunya, telah menemui mantan Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) era Kabinet Indonesia Maju Teten Masduki beberapa waktu lalu, juga mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat penggerak koperasi.
“Ya benar, hari ini kami bersilaturahmi dengan Bapak Menkop Budi Arie, beliau mengatakan langkah-langkah ke depan Menkop fokus penguatan SDM pelaku koperasi dan memberikan penguatan keuangan koperasi,” pungkas Bakri Maulana, tokoh perantau Pessel kepada wartawan media ini secara daring, Kamis (16/1).
Bakri Maulana, yang akrab disapa BM itu mengungkapkan koperasi di era sekarang dituntut untuk mandiri dan berdaya saing. Hal ini mengakibatkan stakeholder merasa harus memaksa agar koperasi dalam wilayah binaannya lepas dan tidak lagi memiliki hubungan saling ketergantungan.
Akibatnya, beberapa koperasi fungsional tidak mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi ketika akan mengajukan pembiayaan kepada Lembaga perbankan, bahkan beberapa koperasi terpaksa keluar dari lingkungan instansi/lembaga nya disebabkan tidak mampu membayar sewa.
“Bahasa yang sering muncul adalah tidak boleh ada badan hukum di dalam badan hukum,” ujarnya.
Selain permasalahan kurangnya keberpihakan, koperasi era sekarang juga terkendala dengan kualitas SDM, dimana pengurus dan pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik.
“Sehingga hal ini menyebabkan laju pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan mensejahterakan anggota koperasi tidak dapat terwujud dengan baik,” ujarnya.
Menurut BM, yang pernah Balon Bupati Pessel 2024 itu, kurikulum pendidikan perkoperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Dewan Koperasi, Pusat Koperasi, dan Primer Koperasi perlu lebih diarahkan proses dan capaian pembelajarannya. (mardi)
