Padang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, M.M., menghadiri pertemuan strategis yang digelar Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Senin (14/7/2025) di Rumah Makan Sederhana.
Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi antara Pemko Padang dan DPRD Sumbar, terutama terkait usulan pembangunan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2026–2029.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, M. Iqra Chissa Putra, dan Nanda Satria, yang merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar I, khususnya Kota Padang. Jajaran Pemerintah Kota Padang juga ikut serta, termasuk Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, serta para pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan visi-misi pembangunan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city), sehat, dan berlandaskan agama dan budaya. Ia menekankan bahwa dukungan DPRD Sumbar sangat krusial dalam merealisasikan program strategis daerah.
“Kami menargetkan Padang sebagai Smart City dan Kota Sehat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi kuat dengan DPRD Sumbar, terutama dalam mendukung program pembangunan melalui BKK,” ujar Fadly Amran.
Beberapa usulan prioritas pembangunan yang disampaikan antara lain: Revitalisasi kawasan Kota Tua Padang, Pembangunan jalan dan jembatan menuju SMKN 11 Padang, Penataan Jalan Terminal Anak Air, Peremajaan kawasan kumuh, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS 3R, Pengembangan infrastruktur transportasi, Pembangunan Embung Maransi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyambut baik dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti aspirasi pembangunan Kota Padang.
“Kami mengapresiasi ruang dialog seperti ini. Ini merupakan fondasi kuat untuk menyusun skala prioritas bersama demi kemajuan Kota Padang,” ujar Muhidi.
Muhidi juga menekankan pentingnya memperjelas tahapan dan sinkronisasi anggaran, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2025. Ia menilai perencanaan yang matang sangat penting agar program bisa tepat waktu dan sasaran.
“Apakah program ini akan masuk dalam APBD 2026 atau lebih ideal untuk 2027, tentu harus dikaji sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya.
Pertemuan ini menandai komitmen bersama antara DPRD Sumbar dan Pemko Padang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di ibu kota provinsi. Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi program prioritas Kota Padang.
(Gulo)
