JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan fokus pembangunan desa pada tahun depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara desa dan kota.
“Tahun lalu (membangun) jalan, jembatan. Sekarang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pengembangan ekonomi desa, yang intinya menyangkut peningkatan kualitas masyarakat. Kita ingin fokus ke depan meningkatkan SDM, ekonomi berkembang, banyak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berkembang, sehingga memberikan pemerataan,” terangnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018, di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (14/11).
Ia melanjutkan, dengan infrastruktur yang sudah bagus, diharapkan produktivitas dan pendapatan naik. “Desa harus lebih maju dan menarik sehingga tidak terjadi urbanisasi berlebihan,” ujarnya.
Jusuf Kalla pun menekankan agar dana desa bukan hanya untuk infrastruktur tapi untuk pembangunan pertanian yang bernilai tinggi, seperti cokelat, kopi. Sehingga dana desa bisa dipakai untuk membeli bibit yang baik sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan tidak meninggalkan desa. Ini yang dimaksudkan terjadi keseimbangan menyeluruh.
“Perlu menjaga keseimbangan desa dan kota makanya ada dana desa dan tiap tahun ditambah. Intinya bagaimana desa dimajukan dan dimakmurkan,” pesannya.
Wapres dua periode ini melanjutkan, ada empat jalur pembangunan di masyarakat, yaitu pembangunan nasional oleh Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negari, Kementerian Keuangan. Kemendes PDTT merencanakan, memberikan aturan dan batasan serta program-program yang harus dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan karena harus ada sinkronisasi antar daerah masing-masing dan ada tahapannya.
“Pertemuan (rakornas) ini penting untuk terjadi sinkronisasi yang terencana. Program, pengawasan, dan mengangkat pendamping-pendamping itu penting sekali,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Wapres mengevaluasi terkait penggunaan dana desa dalam bidang infrastruktur, perlu adanya perbaikan jumlah dan kualitas. Ia mencontohkan salah satu desa di NTB yang melakukan pengerjaan jalan dari dana desa dengan anggaran 400 juta tapi aspalnya tipis sekali dan batunya banyak sehingga jalan cepat rusak kembali.
“Perlu pengawasan dan pendampingan yang baik yang sistemnya dari Kemendes PDTT dan Kemendagri, aparat di kecamatan, kabupaten harus ikut mengawasi. Ini masuk APBD kabupaten jadi harus diawasi inspektorat kabupaten. Desa dan masyarakat harus ikut mengawasi juga. Perencanaan itu harus diketahui masyarakat lewat musdes. Dan pendampingan selain dari pendamping desa dibantu juga dari babinsa dan kepolisian,” pesannya.
Dirinya lebih lanjut mengatakan, pemerintahan sekarang memberi dana transfer ke daerah lebih besar daripada Kementerian/Lembaga. “Akhirnya bangun infrastruktur dasar, pengairan yang besar, sistem ekonomi yang besar tapi tetap kewenangan daerah untuk otonominya,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pendampingan dan pengawasan diperketat dan kerja sama dengan Kemendagri, Kemenkeu, dan Kejaksaan.
Evaluasi empat tahun pembangunan desa melalui dana desa sudah banyak menghasilkan pencapaian-pencapaian yang diapresiasi negara berkembang dan dijadikan model pembangunan desa.
Tahun-tahun sebelumnya pembangunan desa lebih digenjot pada bidang infrastruktur, tahun depan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa.
“Dengan banyak terbangunnya infrastruktur maka fokus dana desa untuk tahun depan lebih pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa. Model pendampingannya, pemerintah dan bank dunia ada program Bursa Inovasi Desa untuk gali inovasi masyarakat dan hasilnya di dokumentsikan dalam bentuk tertulis atau video di 438 kabupaten”, pungkasnya.
Acara Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018, dihadiri Gubernur, Bupati, Walikota, Kadis, dan pemerintahan daerah lainnya.(*)
