Syaiful: Sumbar Masih Balon Tuan Rumah PON 2024

25398779_1476243482423723_6458456092323318294_n

Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) KONI Pusat bakal dihelat 26 April mendatang. Salah satu agenda memillih daerah mana yang pantas menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024.

Hingga saat ini empat daerah menjadi bakal calon (balon) untuk tuan rumah PON yang akan dilaksanakan enam tahun lagi. Yaitu, Bali berpasangan dengan NTB, Sumut berpasangan dengan Aceh, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat.

Bali dengan NTB serta Sumut bersama Aceh sangat serius mempersiapkan diri. Dua kandidat ini gencar lakukan lobi-lobi ke seluruh KONI provinsi se Indonesia. Mereka pun juga punya modal dasar yakni infrastruktur olahraga yang memadai serta dukungan teknis dan nonteknis lainnya.

Saling klaim dukungan pun mereka perlihatkan, agar terlihat superior dimata kandidat lainnya. Bali dan NTB mengklaim sudah mendapat  dukungan 26 daerah. Sumut dan Aceh mengklaim memperoleh 23 dukungan. Sementara Kalsel menjadi tuan rumah masih adem ayem.

Sedangkan Sumbar jauh-jauh hari ikut sebagai balon tuan rumah PON 2024 jadi buah bibir dan mencibir negatif. Karena dinilai KONI Sumbar tidak serius. Wartawan SUMBAR POST, Ridho Syarlinto berkesempatan wawancara khusus dengan Ketua KONI Sumbar Syaiful:

SP:Benarkah Sumatera Barat tidak serius menjadi tuan rumah PON 2024 ? 

Sumatera Barat sangat serius untuk menjadi tuan rumah PON 2024 mendatang. Karena Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sumbar pada saat itu Yulteknil mendeklarasikan diri untuk menjadi tuan rumah PON 2024 pada Musorprov KONI 2013 di Bukittinggi. Saya waktu itu sebagai Waketum I dan Ketua KONI Prof Syahrial Bakhtiar. 

SP: Apa buktinya Ketua KONI Sumbar serius menginginkan Sumbar menjadi tuan rumah PON 2024?

Bukan saya sendiri loh yang serius, tapi Pak Gubernur dan Wagub Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Bupati dan walikota se Sumbar, Ketua DPRD se Sumbar sangat serius menginginkan ini. Hal ini terbukti pada acara MoU seluruh pimpinan daerah di Sumbar guna menandatangani dukungan untuk menjadi tuan rumah PON, MoU tersebut dilakukan beberapa tahun lalu. 

SP: Hanya itukah bukti keseriusannya?

Masih banyak lagi bukti keseriusannya. Seperti Gubernur Sumbar memberikan dukungan dengan menandatangani sepucuk surat, sebagai syarat untuk mendaftarkan Sumbar sebagai tuan rumah PON. KONI Sumbar juga membentuk tim yang diketuai Ali Musri guna mendaftarkan Sumbar menjadi tuan rumah PON.

Ali Musri langsung yang memberikan beberapa persyaratan administrasi untuk menjadi tuan rumah PON. Namun pada saat itu syarat dari Sumbar belum lengkap dan terpaksa dilengkapi terlebih dahulu.

Nah, pada saat melengkapi persyaratan kedua, saya bersama Ali Musri, Rasydi Sumetri mewakili Kadispora Sumbar langsung datang ke Kantor KONI Sumbar guna melengkapi syarat pendaftaran pada 4 Desember 2017. Saya punya dokumen-dokumen syarat pendaftarannya. 

SP:Apa saja syarat yang harus dipenuhi ? 

Syaratnya harus ada surat dukungan dari Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Pemerintah daerah se Sumbar, menerangkan data data tentang Sumatera Barat, persyaratan lain pernah menggelar pertandingan atau perlombaan tingkat nasional dan internasional, menerangkan kualitas akomodasi transportasi untuk seluruh kontingen yang datang, menerangkan tentang 30 persen sarana dan prasarana yang layak untuk mempertandingkan ajang PON, sarana dan prasrana harus memenuhi AMDAL, anggaran yang disediakan untuk PON, membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1 miliar. Serta apabila terpilih menjadi tuan rumah PON 2024 menyerahkan uang jaminan Rp 5 miliar. Jadi jangan keliru menafsirkan mana uang pendaftaran, mana uang jaminan.

Semua syarat tersebut sudah kita lengkapi pada KONI Pusat, serta kita lampirkan juga foto sarana dan prasarana olahraga serta akomodasi dan transportasi yang ada di Sumbar. Hanya satu yang belum kita lengkapi, yakni membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1 miliar. Paling lambat dibayarkan 31 Januari 2018 lalu. Kita juga harus siapkan dana sekitar Rp 1,5 miliar lagi untuk berbagai keperluan jelang bidding tuan rumah PON, totalnya kalau tidak salah saya Rp 2,5 miliar.

SP:Kenapa belum dibayarkan uang pendaftaran tersebut? Apa ada masalah? Darimana sumber pendanaan uang sebesar itu? 

Rencana kita sumber pendanaan uang sebesar itu dari APBD Perubahan 2018. Saya sudah kirimkan surat ke KONI Pusat agar pembayarannya ditunda terlebih dahulu. Surat tersebut saya kirimkan 30 Januari 2018,

SP:Jadi Sumbar sudah batal menjadi bakal calon tuan rumah PON 2024 karena belum membayar uang pendaftaran?

Siapa bilang Sumbar batal menjadi bakal calon tuan rumah PON 2024? Saya tegaskan bahwa Sumbar belum batal menjadi bakal calon tuan rumah PON 2024, karena hingga detik ini belum ada sepucuk surat pun yang mengatakan Sumbar batal menjadi bakal calon tuan rumah. Apalagi surat yang kita kirimkan per 30 Januari 2018 hingga saat ini belum dibalas KONI Pusat. Artinya kita masih berstatus bakal calon tuan rumah PON 2024. 

SP: Terkait dana Rp 1 miliar sebagai uang pendaftaran, kenapa Sumbar tidak bisa memenuhinya ? Uang untuk keperluan apa Rp 1,5 miliar lagi? 

KONI Sumbar pada pembahasan anggaran APBD 2017 di tahun 2016 sudah pernah memasukkan nomenklatur tersebut. Pembahasan anggaran di tahun 2017 untuk APBD 2018 juga sudah kita masukkan. Mungkin saja anggaran tersebut kena evaluasi oleh pemangku kebijakan, sehingga belum teranggarkan pada dana APBD. Anggaran Rp 1 miliar merupakan uang administrasi pendaftaran bakal calon tuan rumah PON. Uang tersebut nantinya digunakan KONI Pusat untuk melakukan verifikasi faktual ke Sumbar.

Sedangkan anggaran Rp 1,5 miliar diperuntukkan untuk melakukan roadshow ke 30 provinsi se Indonesia untuk menggalang dukungan, terus juga kita mengadakan pertemuan dengan KONI se Indonesia di Padang guna meyakinkan mereka kembali, serta biaya lainnya. Jadi anggaran Rp 2,5 miliar merupakan uang hilang dan tidak bisa dikembalikan.

SP: Kenapa tidak dicoba mencari  dana pihak ketiga? 

Saya kira dengan kondisi saat sekarang ini sulit rasanya kita mintakan dana pihak ketiga. Mungkin masyarakat sangat paham kondisi PT Semen Padang dan Bank Nagari yang saat ini sedang dalam kondisi susah. Atau beberapa perusahaan lain juga mengalami hal yang sama.

SP: Bagaimana tanggapan anda tentang Sumbar belum mendaftar jadi tuan rumah PON 2024? 

Saya kira persepsi tersebut tidak benar. Karena berbagai upaya sudah kita lakukan. Mengambil pelajaran dari Bali dan Sumut yang sudah dua kali gagal menjadi tuan rumah PON, saya kira Sumbar yang baru satu kali berupaya menjadi tuan rumah PON masih lazim. Ini sudah kali ketiganya Sumut dan Bali mencalonkan diri jadi tuan rumah. Riau pun juga untuk menjadi tuan rumah PON 2012 lampau juga pernah gagal dua kali sebelumnya.

Menurut penilaian saya masih ada banyak kesempatan lagi kita bisa menjadi tuan rumah PON. Jika Menpora jadi membuat aturan PON dilaksanakan satu kali dalam dua tahun setelah 2024, bukan tak mungkin di Tahun 2026 atau 2028 dan paling lambat 2030 kita menjadi tuan rumah PON. Namun yang pasti untuk saat ini, rasanya seluruh stakeholder olahraga Sumbar sudah maksimal untuk mewujudkan mimpi menjadi tuan rumah PON 2024. (***)

Tinggalkan Balasan