Proses Rehab Rekon Rumah Warga dan Fasilitas Publik Pasca Gempa NTB Terus Berjalan

 Nasional

IMG-20181022-WA0000 IMG-20181022-WA0001

Lombok – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fasilitas publik serta rumah masyarakat di sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan pemerintah untuk masyarakat membangun rumahnya yang hancur akibat gempa sudah banyak yang disalurkan dan ratusan rumah sudah dalam proses pembangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya saat mendampingi  Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah daerah terdampak gempa di Lombok, menyatakan, saat ini telah terbentuk 563 kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk di tingkat kecamatan dan tersebar pada 7 kabupaten/kota di NTB. kelompok masyarakat (Pokmas) .

Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat. Masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas) akan membangun rumah dengan teknologi rumah tahan gempa
didampingi tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang PUPR, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik.

“Untuk progres pembangunan rumah yang tengah dibangun di NTB, yakni sebanyak 99 RISHA, 14 Rumah Instan Kayu (RIKA), dan 97 Rumah Instan Konvensional (RIKO). Selain itu Kementerian PUPR juga membangun 43 unit percontohan dengan konstruksi RISHA, 20 unit diantaranya sudah selesai dan 23 unit sedang dikerjakan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyatakan, rumah tahan gempa yang dibangun masyarakat tidak harus menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya. “Risha itu salah satu metode yang sudah teruji tahan gempanya, tetapi kalau masyarakat menghendaki RIKA atau rumah konvensional silakan, tetap akan didampingi oleh tim Kementerian PUPR yang terlatih,” ujar Menteri Basuki.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi 1 formulir saja. Sedangkan untuk dukungan percepatan pembangunan Risha, telah dibuka workshop panel Risha untuk memproduksi panel beton dalam skala besar di 5 tempat yang dilakukan BUMN Karya dan UMKM.

Dari lima workshop panel Risha tersebut, tiga diantaranya merupakan dukungan dari BUMN Karya oleh PT. Waskita Karya di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, PT. Wijaya Karya di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat, dan PT. Hutama Karya di Kabupaten Lombok Barat. Dua workshop lainnya merupakan produksi UMKM yakni aplikator Purwoko di Kabupaten Lombok Barat dan aplikator Iskandar di Kabupaten Lombok Timur.

“Kita gerakkan BUMN dan UMKM untuk percepatan. Target produksi panel Risha untuk 8 unit rumah per harinya. Satu rumah itu sekitar 138 panel, sehingga satu hari bisa produksi sekitar 800 panel. Itu baru PT. Waskita, belum di PT. WIKA. UMKM juga kita gerakan dengan harga jual yang sama dengan BUMN,” ujar Menteri Basuki.

Ketua Pokmas Bersatu di Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, Lalu Mandraguna mengatakan ketersediaan material dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sudah tercukupi. “Kemarin sempat terkendala karena keterbatasan cetakan panelnya, tetapi sekarang sudah tercukupi. Targetnya 1 bulan ini kita sudah harus tuntas semuanya sebanyak 11 Risha di lokasi Bertais ini,” ujarnya.

Selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan rekonstruksi 587 fasilitas publik yang terdiri dari 420 fasilitas pendidikan, 140 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, dan 2 pasar. Sedangkan sebanyak 50 fasilitas publik yang dikerjakan Kementerian PUPR dilaporkan telah selesai dibangun.

Fasilitas publik yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan kembali diberikan label sertifikat bahwa bangunan tersebut telah layak dan aman digunakan. Bangunan yang telah mendapatkan label aman tersebut diantaranya adalah RSUD Kota Mataram dan SMPN 6 Mataram yang telah ditinjau langsung oleh Menteri Basuki.

Dalam kunjungan ke Mataram beberapa waktu yang lalu, Menteri Basuki turut didampingi oleh Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly, Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Didit Achdiat, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala BWS Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, dan Kepala BPJN IX Mataram Budiamin.(*)

banner 468x60

Related Posts