Komisi V DPRD Sumbar minta KONI Sumbar jangan asal mengirim atlet ke PON XX Papua, karena berat diongkos. Untuk itu, harus selektif mengirim atlet. Hal ini terungkap dalam rapat Komisi V DPRD Sumbar dengan KONI dan Dispora Sumbar di DPRD Sumbar, Rabu (14/10!/2020). Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi V, Donizar Sekretaris, Syahrul Furqan, Maigus Nasir Nofrizon, Siti Izzati Azis dan Gustami.
Selain itu dewan menekankan kepada KONI lebih memprioritaskan atlet putra daerah. Dan mengabaikan putra luar daerah Sumbar, sebab semua ini juga tak terlepas untuk pembinaan putra dan putri daerah Sumbar. Kemudian, yang tak kalah pentingnya Komisi V meminta KONI untuk memperhatikan unsur efesiensi penggunaan anggaran.
“Karena, pelaksanaan PON XX Papua tahun 2021 tersebut dilaksanakan di Papua yang memakan anggaran yang cukup besar ke sana,” ujar Donizar, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar.
Ketua KONI Sumbar Syaiful mengatakan, secara tidak langsung memang ada diskriminasi, akan tetapi secara tidak langsung tidak ada diskriminasi terhadap atlet cabang olahraga (Cabor), berprestasi di bawah binaan KONI. Apalagi, ada unsur suka dan tak suka terhadap Cabor.
“Namun, untuk diketahui perhatian KONI Sumbar bukan didasari unsur suka tak suka, tapi yang membuat diskriminasi masing masing atlet berdasarkan prestasi,” ujar Ketua KONI Sumbar Syaiful SH MHum.
Disebutkan Syaiful, sepanjang atlet dari Cabor berprestasi yang dipertandingkan di PON, akan tetap menjadi perhatian jika atlet yang bersangkutan berprestasi. Seperti di Cabor dayung yang berprestasi tersebut Harol, Siska dan Rendi di nomor perseorangan dan ketiga atlet ini masuk dalam pembinaan KONI Sumbar. Namun, pihak dayung meminta 39 atletnya dimasukan ke dalam pembinaan atlet menuju PON XX Papua tahun 2021. Saat ini atlet Sumbar yang mengikuti TC sebanyak 132 atlet dari 25 Cabor.
Kadispora Sumbar Bustavidia mengatakan, pihaknya tidak ada kewenangan dalam hal menyalahkan. Tapi, sepanjang tidak sesuai dengan regulasi maka Dispora akan memberikan peringatan. “Selain itu menyangkut anggaran tidak sesuai regulasi, maka kami dari Dispora mencoretnya, ” ujar Bustavidia.
Anggota Komisi V Siti Izzati Azis dan Nofrizon sepakat dengan sikap KONI yang selektif dalam memilih atlet ke PON. Terutama atlet yang mendulang emas, apalagi PON dilaksanakan di Papua di Indonesia bagian timur sana. “Tentu akan memakan anggaran yang cukup besar, apa jadinya kalau yang dikirim bukan atlet yang berprestasi, tentu berdampak anggaran,” ujar Siti.
Sedangkan, Maigus Nasir menambahkan, jika terjadi kisruh yang mengarah ke arah perbuatan kriminal selama lebih diharapkan secara kekeluargaan. Karena ini kita melihat dari sisi edukatif dan pembinaan secara kekeluargaan.” Jika terjadi perbuatan di luar kontrol karena hal tak tersalurkan dan miskomunkasi,” ujar Maigus. (fitri)
