Kepengurusan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sumbar diam-diam sudah berganti tanpa sepengetahuan kepengurusan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat cabor ini nyaris tidak dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Padangpariaman. Apakah ada kudeta tak berdarah?
Cabor arung jeram terpaksa mengikuti Porprov dengan biaya sendiri. Artinya pantia tidak menganggarkan pembiayaan untuk multi ivent tingkat Sumbar itu. Karena disebabkan kelalaian kepengurusan FAJI dalam memasukan anggaran.
Sekum FAJI Sumbar, sengaja datang minta ikut dipertandingkan pada Porprov. Permintaan itu langsung dikabulkan panitia pelaksana dan Ketum KONI Sumbar. Tapi dengan syarat biaya sendiri.”Kalau soal biaya panitia yang menanggung tidak bisa lagi,” ujar Syaiful pada pertemuan itu.
Kelalaian dalam memasukan anggaran disebabkan tidak adanya komunikasi pengurus FAJI dengan PB Porprov dan KONI Sumbar. Padahal, setiap rapat koordinasi mereka hadir dan tak pernah absen.”Saya tidak mengerti apa yang terjadi pada kepengrusan FAJI. Kita menghargai atas prestasinya di kejurnas lalu,” ucap Syaiful.
Sekum FAJI Sumbar, Miya Maharani menjelaskan, keterlambatan itu disebabkan adanya persoalan pada pengurus FAJI. Karena anggota Marinir tidak diizinkan oleh komandanya sebagai pengurus.” Ini adalah perintah dari pusat, semua anggota Marinir tidak diperbolehkan mengurus olahraga arung jeram,” kata Miya sebelumnya sebagai pengurus POBSI Sumbar.
Ucapan Miya Maharani selaku Sekum FAJI Sumbar itu dibantah oleh Bgd Baidir Abdulah, dia menyebutkan, apa yang dijelaskan Miya tidak benar. “ Saya mengundurkan diri sejak pindah ke Lantamal. Karena kami tidak ada kecocokan kerja dengan sekum dan kawan-kawannya. Dimana suara dan kewenangan kami tidak ditanggapi. Mereka merasa punya FAJI dan dia berhak untuk mengatur, maka saya secara pribadi mundur dari kepengrusan FAJI, “ ujar mantan Binpres FAJI Sumbar yang sukses membawa atletnya meraih medali emas pada Kejurnas. (almadi)
